Anggota DPR Kritik Tiket Pesawat Mahal, Hambat Pergerakan Wisatawan Asing

Tingginya harga Tiket Pesawat domestik kembali menjadi perhatian dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengungkapkan dampak mahalnya biaya penerbanga, Wisatawan Mancanegara enggan melanjutkan perjalanan ke daerah pelosok dan lebih memilih menghabiskan waktu di kota besar.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Ketika wisatawan hanya beraktivitas di pusat kota, perputaran uang cenderung terkonsentrasi pada hotel jaringan internasional, pusat perbelanjaan modern, dan pelaku usaha besar.

Akibatnya, masyarakat di daerah dengan potensi wisata justru tidak mendapatkan manfaat optimal dari Kunjungan Wisatawan. Padahal, sektor pariwisata selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil.

"Rakyat kecil dipaksa menjadi penonton di tengah akumulasi kapital korporasi besar," ujarnya.

Putra mengatakan, di satu sisi, investasi sektor pariwisata mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai mencapai Rp25,34 triliun atau meningkat 76,67 persen. 

Namun di sisi lain, peningkatan investasi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan lapangan kerja secara signifikan.

"Ini membuktikan bahwa investasi pariwisata kita saat ini bersifat padat modal (capital-intensive) dan terkonsentrasi pada korporasi besar," katanya.

Ia menilai pembangunan sektor pariwisata saat ini masih terlalu bergantung pada investasi berskala besar. Sementara pelaku usaha kecil seperti pengelola homestay, warung rakyat, dan usaha mikro di kawasan wisata belum mendapatkan manfaat yang seimbang.

Selain persoalan harga tiket domestik, Putra juga menyoroti ketergantungan pariwisata Indonesia pada pasar penerbangan jarak jauh. Menurutnya, kondisi tersebut membuat industri wisata nasional rentan terhadap berbagai gejolak global.

Ketika krisis geopolitik mengganggu lalu lintas udara di kawasan Timur Tengah, dampaknya langsung dirasakan sektor pariwisata Indonesia. Sebanyak 1.444 Penerbangan Batal dan berpotensi menghilangkan 160.052 kunjungan wisatawan mancanegara.

Menurut Putra, langkah mengalihkan pasar wisata ke kawasan regional hanya menjadi solusi sementara dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner sebesar 13,14 persen juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati sektor formal yang memperoleh berbagai fasilitas dan insentif.

Sektor informal seperti warung rakyat dan homestay swadaya justru menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan pangan dan energi yang terus terjadi.

Sorotan terhadap mahalnya tiket pesawat domestik semakin relevan setelah terjadi kenaikan tarif pada sejumlah rute populer. 

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemerataan pariwisata nasional. Sebab tanpa akses transportasi udara yang lebih terjangkau, wisatawan akan cenderung bertahan di destinasi utama.***