Bali hingga Labuan Bajo Jadi Fokus Riset Sampah Sektor Pariwisata

Di balik pantai berpasir putih, hotel tropis, dan beragam Destinasi Wisata, ada pertanyaan besar yang belum terjawab dengan tuntas. Seberapa besar jejak sampah yang ditinggalkan sektor pariwisata Indonesia?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencoba menjawab pertanyaan itu. Lembaga riset negara tersebut memulai sebuah penelitian untuk melihat secara spesifik kontribusi sampah dari sektor pariwisata. 

“Ada banyak sektor yang menyumbang sampah, ada pemukiman, industri, perkantoran, nah pariwisata kami masih kosong datanya, kami mau melihat dari sektor pariwisata yang ada di Indonesia itu berapa banyak,” ujar Peneliti BRIN Professor Reza Cordova.

Penelitian ini mengambil empat kawasan pariwisata utama sebagai latar yaitu bali, Yogyakarta, Lombok, dan Labuan Bajo. 

Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Reza menjelaskan kawasan-kawasan itu merepresentasikan wajah pariwisata Indonesia, dengan Bali sebagai penyumbang devisa tinggi dari sektor tersebut.

Ketika penelitian ini rampung dan laporannya naik, BRIN menargetkan tidak berhenti pada angka dan grafik semata. 

Hasil kajian ini akan dirangkum dalam sebuah ringkasan kebijakan, dokumen yang diharapkan bisa menjadi pegangan konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Sampah Pariwisata. Selama ini persoalan sampah pariwisata mengendap tanpa solusi terstruktur.

“Kami mau melihat bagaimana sebenarnya bebannya, pengelolaannya, kami akan melihat juga ada contoh baik atau tidak yang bisa dikelola secara umum di Indonesia, kalau sudah bisa dapatkan kami bisa memberikan saran kepada pemerintah untuk pengelolaan sampah terutama sampah plastik dari sektor pariwisata,” jelasnya.

Pada tahap awal, tim peneliti BRIN akan mengumpulkan data dari berbagai sampel di empat daerah sasaran, mencakup akomodasi wisata hingga objek wisata. 

Pendekatan ini diharapkan mampu menangkap gambaran menyeluruh tentang bagaimana sampah dihasilkan, dipilah—atau justru tidak dikelola sama sekali.

Secara kasat mata, Reza mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum mengelola sampahnya dengan baik, terutama akomodasi non-bintang. 

Namun, asumsi tersebut tetap perlu dibuktikan lewat data yang sedang dikejar oleh tim peneliti.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberadaan akomodasi ilegal. Banyak di antaranya diduga tidak memiliki sistem pengelolaan sampah, sehingga seluruh bebannya beralih ke pemerintah daerah.

Berangkat dari data ini, BRIN berharap bisa memetakan solusi yang realistis dan aplikatif. Bukan hanya soal siapa bertanggung jawab, tetapi juga jenis sampah apa yang dapat dikelola langsung pelaku usaha, serta pendekatan paling efektif diterapkan di lapangan.

Berdasarkan data yang dihimpun di awal, lanjutnya, sudah ada pengelolaan sampah di empat kawasan wisata, dengan menyerahkannya ke Pemda atau ke pihak ketiga. Seharusnya, ada pemilahan dari sumber dulu.

“Kalau dari sumber sudah terkelola, maka seharusnya yang masuk ke TPA lebih kecil, jadi kami akan mencoba melihat titik mana yang krusial, yang kosong, yang kemudian bisa kita berikan saran untuk pengelolaannya supaya lebih baik,” sambungnya.

BRIN menargetkan kajian ini segera rampung. Jika berjalan sesuai rencana, puluhan titik di empat kawasan wisata tersebut akan berhasil diteliti hingga September. 

Sambil menunggu hasil akhir, BRIN mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk sejak dini mengelola sampahnya, terutama sampah sisa makanan dan sampah plastik. Dua jenis sampah ini paling banyak meninggalkan jejak di destinasi wisata.***