Pajak Keberangkatan Jepang Naik Drastis, Traveler Indonesia Harus Siapkan Dana Ekstra

Jepang tengah memasuki fase baru dalam mengelola arus pariwisata. Selama satu dekade terakhir, Negeri Sakura menikmati lonjakan besar kunjungan internasional. Kini Jepang menghadapi konsekuensi dari overtourism. 

Salah satu langkah signifikan dalam strategi terbaru Jepang adalah rencana menaikkan pajak keberangkatan bagi pelancong internasional. Tentu saja, kebijakan ini akan berdampak langsung pada wisatawan, terutama turis asing.

Dilansir Japan Today, para pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pajak turis internasional. Selama ini pajak itu tidak terlalu dirasakan wisatawan karena digabung dengan harga tiket pesawat. 

Tarif lama sebesar 1.000 yen (sekitar Rp110 ribu) akan dinaikkan menjadi 3.000 yen (sekitar Rp330 ribu). Bahkan, Komisi Riset Partai Demokrat Liberal (LDP) mengusulkan pajak lebih mahal, 5.000 yen (Rp530 ribu) bagi pengguna kursi kelas bisnis atau lebih tinggi.

Kebijakan ini sudah disetujui partai berkuasa dan menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengontrol pariwisata. 

Dengan mayoritas parlemen dikuasai faksi LDP, rencana tersebut diprediksi tak akan menemui hambatan besar menuju pengesahan resmi.

Mengapa Jepang Menaikkan Pajak Turis?

Dikutip dari Travel and Tour World, lonjakan besar wisatawan mancanegara memberikan tekanan berat pada destinasi populer, mulai dari kuil tua di Kyoto hingga jalur pendakian menuju Gunung Fuji. 

Overtourism membawa konsekuensi, tak hanya memengaruhi kualitas hidup warga lokal, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan nilai budaya.

Dana tambahan dari pajak keberangkatan akan diarahkan untuk pendanaan inisiatif pariwisata berkelanjutan, perbaikan infrastruktur di area wisata padat pengunjung, pembuatan tempat parkir tambahan di area kemacetan, sistem reservasi untuk destinasi wisata popular dan kampanye kesadaran publik terkait etika wisata bagi turis asing.

Di balik semua itu, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan warisan budaya dan kenyamanan masyarakat setempat.

Pro dan Kontra di Jepang

Pajak keberangkatan wajib dibayar semua orang yang meninggalkan Jepang, termasuk warganya sendiri. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan warga Jepang.

Apakah membebani warga lokal dengan pajak lebih tinggi benar-benar solusi dari overtourism yang sebagian besar disebabkan kunjungan internasional?

Kritikus menilai tarif tambahan 4.000 yen bagi kelas bisnis tidak akan menghalangi wisatawan berbudget besar. 

Di sisi lain, kelompok pendukung menilai kebijakan ini penting untuk melindungi budaya dan lingkungan Jepang, serta menyalurkan dana bagi pengelolaan destinasi jangka panjang.

Kebijakan ini sejajar dengan tren global. Banyak negara mulai memperkenalkan atau menaikkan pajak pariwisata untuk menyeimbangkan jumlah pengunjung dengan daya dukung destinasi.

Proposal kenaikan pajak rencananya diterapkan mulai April 2026. Revisi terhadap kode pajak Jepang dapat dilakukan pada awal tahun fiskal 2026, tepat saat musim semi. 

Jika berjalan sesuai rencana, wisatawan akan merasakan tarif baru saat bunga sakura masih bermekaran.