Setelah Batalkan Visa Atlet Senam, Bagaimana Sikap Indonesia Jika Bertemu Israel di Ajang Internasional?
Rabu, 29 Oktober 2025 | 11:23
Penulis: Arif S

Sumber: PSSI
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan, Indonesia akan bersikap kalkulatif dan hati-hati bila harus berhadapan dengan atlet Israel dalam kompetisi internasional.
Menurutnya, sikap ini merupakan bentuk keseimbangan antara prinsip politik luar negeri dan tanggung jawab menjaga sportivitas olahraga dunia.
“Posisi kita juga pasti kalkulatif kalau ada pertemuan (atlet Indonesia dengan Israel) dalam pertandingan," ujar Erick Thohir dalam konpers di Jakarta, Rabu 29 Oktober 2025.
BACA JUGA
Erick Thohir Kantongi Lima Nama Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia, Siapa Saja Mereka?
Tak Beri Visa Atlet Israel, Indonesia Dapat Dukungan Mengejutkan dari FIG
Erick Thohir Tegaskan Makna PSSI Awards 2026, dari Pemain hingga Grassroots
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pertanyaan terkait potensi pertemuan atlet Indonesia dengan Israel di berbagai ajang olahraga dunia mendatang.
Erick menekankan Indonesia tidak akan bertindak gegabah, namun tetap berpegang pada prinsip dan konstitusi negara.
“Banyak negara di dunia juga menghindari pertemuan dengan Israel dalam kejuaraan-kejuaraan,” kata Erick.
Sikap Tegas Lewat Pembatalan Visa Atlet Israel
Menpora mencontohkan pembatalan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Kebijakan itu sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 maupun upaya turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dunia termasuk kelancaran ajang kejuaraan dunia yang dihadiri ribuan atlet dari puluhan negara.
Reaksi IOC dan Diplomasi Olahraga
Kebijakan tersebut sempat menimbulkan reaksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang mengeluarkan rekomendasi kepada federasi olahraga internasional agar berhati-hati menggelar kejuaraan di Indonesia. Erick menyebut keputusan itu bukan pelarangan mutlak.
“Keputusan IOC itu juga berupa rekomendasi, bukan pelarangan,” jelasnya.
Karena itu, ia mendukung Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk terus menjalin komunikasi dengan IOC demi menemukan solusi terbaik.
“Namun sebagai Pemerintah Indonesia, standing kita sudah jelas ya itu tadi sesuai UUD 1945, kelancaran event, dan juga untuk iklim keamanan dan ketertiban dunia,” pungkasnya.











Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!