Ketum KOI Akan Temui IOC di Swiss Bahas Polemik Visa Atlet Israel

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, memastikan dirinya akan bertolak ke Lausanne, Swiss, pada 28 Oktober 2025 untuk melakukan pertemuan langsung dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Pertemuan ini digelar di tengah sorotan dunia terhadap keputusan Pemerintah Indonesia yang menolak visa atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Okto —sapaan akrabnya— menyebut kunjungan ke markas IOC itu bukan reaksi spontan, melainkan agenda yang sudah dijadwalkan sejak lama.

Langkah ini menjadi momentum penting bagi NOC Indonesia untuk memberikan penjelasan langsung dan diplomatis kepada IOC tentang konteks situasi di tanah air.

“Banyak hal yang akan didiskusikan bersama IOC, sekaligus membahas keputusan terkini IOC,” ujar Okto di Jakarta, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Diplomasi Olahraga di Tengah Isu Global

Menurut Okto, penolakan visa terhadap atlet Israel memang membawa konsekuensi tersendiri dalam hubungan antara NOC Indonesia dan IOC. Namun, ia menegaskan perlunya komunikasi langsung agar IOC memahami latar belakang sosial-politik dan hukum Indonesia secara utuh.

“Sampai saat ini, IOC belum pernah menghubungi saya secara langsung, jadi sebaiknya memang harus datang bertemu di kantor pusat IOC di Lausanne, sehingga ada solusi terbaik terkait dinamika yang terjadi untuk saat ini dan yang akan datang,” kata Okto.

Ia menambahkan, dialog ini bukan hanya untuk menjelaskan sikap Indonesia, tetapi juga membuka ruang solusi yang konstruktif agar prinsip Olimpiade tetap dihormati tanpa mengorbankan kedaulatan dan nilai-nilai nasional.

Langkah ini penting karena, IOC sebelumnya menghentikan seluruh bentuk dialog resmi dengan KOI, termasuk pembahasan terkait potensi Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade dan ajang olahraga internasional lain.

Keputusan tersebut muncul setelah pembatalan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia.

Antara Prinsip, Hukum, dan Spirit Olimpiade

Dalam pernyataannya di laman resmi IOC, Kamis, 23 Oktober 2025, Komite Eksekutif menilai bahwa pembatasan akses terhadap atlet atas dasar politik dianggap bertentangan dengan semangat Olimpiade.

“Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga,” tulis IOC dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa pembatalan visa tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar UUD 1945.

Pemerintah, kata Erick, harus menempatkan keamanan nasional dan ketertiban umum sebagai prioritas, sekaligus tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” jelas Erick.

Menatap Solusi dan Reputasi Olahraga Indonesia

Pertemuan antara NOC Indonesia dan IOC di Swiss menjadi sangat krusial bukan hanya untuk meredakan tensi diplomatik, tapi juga untuk menjaga reputasi olahraga Indonesia di mata dunia.

Indonesia kini dikenal sebagai salah satu kekuatan olahraga terbesar di Asia Tenggara, dan sempat menunjukkan ambisi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.

Menurut laporan Olympics.com, Indonesia masuk daftar 10 negara yang sempat menyatakan minat sebagai tuan rumah pesta olahraga empat tahunan itu. Karena itu, hubungan baik dengan IOC menjadi kunci bagi masa depan diplomasi olahraga nasional.

Diplomasi olahraga akan menjadi ujian kedewasaan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan nilai-nilai universal olahraga.

Dalam sejarahnya, dunia olahraga memang tak pernah benar-benar terlepas dari politik. Namun, seperti yang sering diingatkan IOC, Olimpiade dibangun di atas semangat persahabatan, kesetaraan, dan perdamaian.

Langkah NOC Indonesia untuk membuka ruang dialog langsung di Swiss menjadi sinyal positif bahwa Indonesia masih ingin menjadi bagian penting dari komunitas olahraga global tanpa kehilangan jati diri bangsa.