Penolakan Visa Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Dinilai Bukan Diskriminasi

Keputusan pemerintah Indonesia menolak keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta menjadi sorotan dunia olahraga internasional. Namun, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan sikap Indonesia bukan tindakan diskriminatif, melainkan wujud nyata komitmen moral bangsa terhadap perjuangan kemanusiaan dan solidaritas bagi rakyat Palestina.

“Sikap Indonesia bukan bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Hetifah menanggapi imbauan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang meminta federasi olahraga internasional meninjau ulang penyelenggaraan ajang olahraga di Indonesia, usai pembatalan visa terhadap kontingen Israel beberapa waktu lalu.

Kedaulatan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Menurut Hetifah, kebijakan Indonesia sepenuhnya berlandaskan kedaulatan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang sejak lama menolak segala bentuk penjajahan. 

Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menolak penindasan dalam bentuk apa pun.

“Kebijakan ini bukan didasari kebencian, melainkan sikap konstitusional yang berakar dari sejarah dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang selalu berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Hetifah mendorong pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk memperkuat komunikasi dan diplomasi dengan IOC agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa merugikan posisi Indonesia di dunia olahraga internasional.

Menjaga Sportivitas dan Martabat Bangsa

Hetifah juga menilai, IOC seharusnya bersikap objektif dan tidak menerapkan standar ganda terhadap negara yang berupaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Indonesia harus menegaskan komitmennya terhadap sportivitas dan perdamaian dunia, sambil meminta IOC menghormati sikap kemanusiaan Indonesia,” kata Hetifah.

Sebagai lembaga yang membidangi olahraga, pendidikan, dan kebudayaan, Komisi X DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan langkah pemerintah tetap sejalan dengan nilai-nilai sportivitas dan diplomasi yang bermartabat.

“Komisi X DPR RI juga akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan siap meminta penjelasan dari Kemenpora serta KOI dalam forum resmi bila diperlukan,” tandasnya.

Diplomasi Olahraga: Antara Prinsip dan Prestasi

Dalam pandangan Hetifah, menjaga kehormatan Indonesia di dunia olahraga internasional membutuhkan pendekatan diplomasi terbuka dan konstruktif, terutama karena Indonesia juga merupakan anggota IOC aktif.

Ia menekankan pentingnya kebijakan terpadu antara Kemenpora, Kementerian Luar Negeri, dan KOI untuk mengantisipasi isu-isu politik sensitif yang dapat memengaruhi ajang olahraga global di masa depan.

“Indonesia harus mampu memisahkan urusan olahraga dari politik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan konstitusional,” punkasnya.(Antara)