Ramai Soal Travel Advisory Bali, Kedubes Korea Minta Maaf dan Lakukan Koreksi

Pemerintah Indonesia tidak membiarkan imbauan perjalanan (travel advisory) ke Bali yang diterbitkan Korea Selatan berkembang liar. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia.

Klarifikasi itu disampaikan Kedutaan Besar Republik Korea dalam pertemuan dengan Kemenpar bersama Kementerian Luar Negeri RI. Langkah ini menjadi respons langsung untuk memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan persepsi keliru.

Dalam pertemuan itu, pihak Kedubes Korea menyampaikan permohonan maaf atas unggahan travel advisory. Mereka menjelaskan unggahan itu muncul akibat kekhilafan Konsul Jenderal saat merespons pertanyaan warga terkait sejumlah kasus kriminal di Bali.

Imbauan itu dimaksudkan sebagai langkah kehati-hatian bagi warga negara Korsel yang akan berkunjung, tanpa tujuan mencederai citra Bali sebagai Destinasi Wisata.

Menurut Kemenpar, Kedubesar Korea telah memperbarui narasi travel advisory dengan pendekatan yang lebih umum serta menghapus rincian kasus yang melibatkan warga negara asing di Bali.

Ke depan, Kedubes Korea menyatakan akan berkomunikasi lebih intensif dengan pemerintah Indonesia sebelum menyampaikan informasi sensitif, sekaligus meluruskan pemberitaan di media Korsel mengenai kondisi Pariwisata Bali.

Pemerintah Indonesia merespons dengan sikap terbuka. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memastikan wisatawan internasional, termasuk dari Korsel tetap disambut.

“Indonesia akan terus menyambut wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari Republik Korea, untuk menikmati keindahan dan keramahan pariwisata Indonesia,” ujar Widiyanti.

Di sisi lain, penguatan keamanan destinasi tidak hanya menjadi wacana. Bersama kepolisian dan pemerintah daerah, pengawasan di lapangan diperketat mulai dari hotel, tempat hiburan, hingga kawasan wisata.

Langkah administratif juga diperjelas. Industri pariwisata diminta memastikan sistem verifikasi tamu berjalan disiplin, termasuk pelaporan data wisatawan asing yang terintegrasi.

Pengamanan diperkuat di titik-titik paling sibuk seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu melalui kehadiran pos terpadu. Tujuannya mempercepat respons dan mencegah eskalasi insiden.

Selain itu, penegakan hukum berjalan paralel. Pelanggaran lalu lintas hingga penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing ditindak melalui operasi rutin yang terukur.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menjaga Bali sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia. Wisatawan diimbau untuk memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan pemerintah selama berada di Indonesia.