Pemulihan Ekosistem Hutan Gunung Ciremai Jadi Fondasi Wisata Alam Berkelanjutan

Di lereng Gunung Ciremai, hutan tidak hanya menjadi latar bagi pendakian dan Wisata Alam, tetapi juga ruang hidup yang terus dipulihkan. Di balik jalur pendakian dan lanskap pegunungan yang memikat wisatawan, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Jawa Barat, menjalankan proses pemulihan Ekosistem Berkelanjutan.

BTNGC menegaskan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan di Gunung Ciremai terus berjalan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan tidak adanya upaya Pemulihan Ekosistem. Pengelolaan kawasan Konservasi ini justru menjadi pekerjaan jangka panjang yang hasilnya tidak selalu bisa dilihat secara instan.

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah 2 TNGC Halu Oleo di Kuningan menanggapi informasi yang meragukan rehabilitasi hutan. Menurutnya, informasi itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan tidak mencerminkan aktivitas pengelolaan yang selama ini dilakukan.

“Faktanya ada, bahkan sampai saat ini kami terus menanam (melakukan rehabilitasi kawasan),” ujarnya.

Saat ini, lebih dari 100 hektare lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai berada dalam tahap pemulihan ekosistem. 

Proses ini dilakukan melalui kegiatan penanaman dan perawatan vegetasi yang disesuaikan dengan karakter bentang alam pegunungan, menjadikan rehabilitasi sebagai kerja berlapis yang memerlukan waktu dan konsistensi.

Program penghijauan tersebut tidak dirancang sebagai proyek sesaat. Pemulihan hutan telah masuk dalam agenda jangka panjang pengelolaan kawasan, termasuk penyusunan rencana pemulihan ekosistem untuk tahun 2026. 

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tutupan lahan sekaligus menjaga fungsi ekologis Gunung Ciremai sebagai kawasan konservasi.

“Rencana kami ke depan akan terus dilanjutkan agar tutupan lahan semakin baik,” katanya.

Peningkatan kualitas tutupan lahan menjadi semakin krusial sejak status Gunung Ciremai berubah dari hutan produksi menjadi taman nasional. 

Perubahan ini membawa konsekuensi pada cara pandang terhadap hutan—dari sumber daya ekonomi menjadi ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya.

Selain aspek teknis, BTNGC juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat sekitar kawasan. 

Tujuannya agar pengelolaan konservasi dapat berjalan seimbang ANTARA perlindungan lingkungan dan kebutuhan sosial, terutama bagi warga yang hidup berdampingan langsung dengan hutan.

Dalam praktik pengelolaan, TNGC mengedepankan tiga pilar utama, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. 

Ketiga pilar tersebut dijalankan dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan agar konservasi tidak berjalan sepihak.

“Dalam perlindungan, masyarakat dilibatkan melalui Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api untuk patroli kawasan,” katanya.

Keterlibatan warga juga mencakup pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi. 

Salah satu contoh kemitraan berlangsung di kawasan Cipeuteuy, Kabupaten Majalengka, melalui kerja sama dengan Koperasi Cipeuteuy dalam menjaga mata air dan vegetasi yang menopang kehidupan di sekitarnya.

Dalam konteks wisata alam, Balai TNGC menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam penanganan pohon yang berpotensi membahayakan pengunjung. 

Pendekatan ini menegaskan, keselamatan wisatawan berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

“Konservasi tetap menjadi inti pengelolaan kami, namun kami juga ingin masyarakat sekitar kawasan dapat tumbuh mandiri dan berdaya,” pungkasnya.