Legalitas Terjamin, Kolaka Siapkan 6 Pulau Eksotis untuk Investasi Pariwisata Bahari

Rabu, 22 April 2026 | 18:00

Penulis: Rojes Saragih

Kolaka Siapkan 6 Pulau Eksotis untuk Investasi Pariwisata Bahari
Sumber: La Ode Muh. Deden Saputra / Antara

Ringkasan

Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama KKP mensertifikasi enam pulau kecil untuk memperkuat legalitas aset negara dan kepastian hukum.

Langkah strategis ini bertujuan untuk membuka gerbang investasi pariwisata bahari dan pendayagunaan wilayah pesisir secara terukur.

Program sertifikasi ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja serta pengembangan destinasi wisata baru di Sulawesi Tenggara.

Kolaka – Langkah besar diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mengamankan aset strategis nasional. Melalui Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, enam pulau di Sulawesi Tenggara resmi mulai menjalani proses sertifikasi untuk memperkuat Legalitas Aset negara sekaligus membuka keran investasi di sektor Pariwisata Bahari.

Proses sertifikasi ini menjadi "karpet merah" bagi para pengembang pariwisata yang ingin menggarap potensi pulau-pulau kecil secara terukur dan sesuai koridor hukum.

6 Pulau Potensial Menanti Investor
Berdasarkan data KKP, enam pulau yang menjadi sasaran sertifikasi ini merupakan Area Penggunaan Lain (APL) dan tidak berpenduduk. Berikut adalah daftar pulau tersebut:

Bukan Sekadar Destinasi Eksotis, Menpar Widiyanti Ungkap Tren Wisata Paling Diminati Saat Ini

Indonesia Genjot Wisata Premium di Seoul: Dari Golf, Spa, Hingga Wellness Tourism

Pulau Lambasina Kecil: 56,98 hektare
Pulau Buaya: 51,67 hektare
Pulau Laburoko: 26,09 hektare
Pulau Kukusan: 22,94 hektare
Pulau Lemo: 21,80 hektare
Pulau Pisang: 4,12 hektare

Ahli Madya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir KKP, Rido Miduk Sugandi Batubara, menekankan bahwa pemanfaatan pulau-pulau ini wajib merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Sertifikasi ini memastikan pemerintah daerah maupun pusat dapat mendorong pelaku usaha untuk mendayagunakan pulau tersebut untuk pariwisata, pertanian, atau perkebunan," ujarnya.

Peluang Besar Sektor Sport & Travel
Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka, Akbar, menyambut optimis langkah taktis ini. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan, terutama guna memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat lokal dan ribuan pekerja sektor pertambangan di Kolaka.

"Jika investor masuk, kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Setelah sertifikasi selesai, kami akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan potensi spesifik tiap pulau, sehingga Pemda lebih leluasa menawarkan peluang ini kepada pengembang," jelas Akbar dikutip Antara.

Keberadaan pulau-pulau bersertifikat ini diprediksi akan menjadi magnet baru bagi aktivitas Sport Tourism seperti diving, snorkeling, hingga Island Hopping yang terencana dan berkelanjutan di pesisir Kolaka.

Jadwal Lapangan
Proses pengukuran dan pemetaan lapangan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis (23/4) hingga Sabtu (25/4). Program ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir Sulawesi Tenggara.

Quick Answer

Kolaka Sertifikasi 6 Pulau Kecil untuk Investasi Pariwisata Bahari Berbasis Hukum

Kolaka bersama KKP sedang mensertifikasi 6 pulau kecil tak berpenduduk (Lambasina Kecil, Buaya, Laburoko, Kukusan, Lemo, Pisang) untuk penguatan legalitas aset negara. Program ini membuka investasi pariwisata bahari seperti diving dan island hopping dengan dasar hukum RTRW, didukung jadwal pengukuran lapangan akhir...

Sertifikasi 6 pulau APL tak berpenduduk oleh Pemkab Kolaka dan KKP untuk kepastian hukum
Pemanfaatan pulau wajib merujuk RTRW untuk pariwisata, pertanian, atau perkebunan
Potensi pengembangan sport tourism seperti diving dan island hopping
Proses pengukuran lapangan oleh Kantah berlangsung 3 hari (23-25 April)

Pemerintah Kabupaten Kolaka bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang melakukan sertifikasi terhadap enam pulau kecil untuk memperkuat legalitas aset negara dan membuka peluang investasi di sektor pariwisata bahari. Pulau-pulau tak berpenduduk ini akan dikembangkan secara terukur dengan koridor hukum jelas melalui Rencana Tata Ruang Wilayah.

Daftar Pulau yang Sedang Diproses

Enam pulau dalam proses sertifikasi merupakan Area Penggunaan Lain dengan karakteristik khusus:

Pulau Lambasina Kecil seluas 56,98 hektare
Pulau Buaya seluas 51,67 hektare
Pulau Laburoko seluas 26,09 hektare
Pulau Kukusan seluas 22,94 hektare
Pulau Lemo seluas 21,80 hektare
Pulau Pisang seluas 4,12 hektare

Kerangka Pengembangan Berkelanjutan

Rido Miduk Sugandi Batubara dari KKP menegaskan bahwa pemanfaatan wajib merujuk pada peraturan tata ruang. Sertifikasi ini memungkinkan pemerintah mendorong pelaku usaha mengembangkan pariwisata, pertanian, atau perkebunan secara legal. Sekda Kolaka Akbar menyatakan langkah ini memberikan dasar hukum kuat bagi investor, terutama untuk pengembangan destinasi sport tourism seperti diving dan island hopping yang sesuai kebutuhan pekerja sektor pertambangan lokal.

Proses pengukuran lapangan oleh Kantor Pertanahan telah dijadwalkan selama tiga hari pada akhir April. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir Sulawesi Tenggara melalui pengelolaan terencana.

FAQ

Apa tujuan sertifikasi pulau kecil di Kolaka?

Memperkuat legalitas aset negara dan membuka investasi pariwisata bahari dengan kepastian hukum melalui penataan sesuai RTRW.

Pulau mana saja yang disertifikasi di Kolaka?

Lambasina Kecil (56,98 ha), Buaya (51,67 ha), Laburoko (26,09 ha), Kukusan (22,94 ha), Lemo (21,80 ha), dan Pisang (4,12 ha).

Bagaimana investor dapat memanfaatkan pulau bersertifikat ini?

Dengan mengikuti skema pemanfaatan berbasis RTRW untuk pengembangan pariwisata, pertanian, atau perkebunan melalui FGD pemetaan potensi yang akan diadakan Pemda.