Bali Ocean Days 2026 Digelar, Pariwisata Tak Lagi Cuma Soal Wisatawan
Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:52
Penulis: Arif S

Sumber: Kemenpar
Upaya menjaga ekosistem laut menjadi sorotan utama dalam forum internasional bali Ocean Days 2026. Pemerintah menegaskan arah baru pariwisata Indonesia yang tidak lagi sekadar mengejar angka kunjungan, melainkan memastikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pariwisata nasional kini diarahkan untuk berkontribusi langsung pada perlindungan ekosistem laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.
Menurutnya, konsep Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional.
BACA JUGA
Menyelami Rahasia di Balik 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia
Indonesia Masuk Rekomendasi Tempat Wisata Terbaik 2026, Pulau Komodo Jadi Sorotan Dunia
5 Negara dengan Jam Puasa Terpanjang, Berani Coba Traveling?
Pendekatan ini menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk generasi saat ini maupun masa depan.
Pemerintah memperkuat komitmen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi kebijakan itu diwujudkan melalui berbagai instrumen operasional. Salah satunya SERTIDEWI atau Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 45 Desa Wisata dan dua destinasi.
Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional.
"Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” ujar Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat 30 Januari 2026.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari yang inklusif dan berkelanjutan.
Sektor ini dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus instrumen Konservasi Laut.
Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024.
Perkembangan ini tercermin dari penguatan Desa Wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024.
Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata.
Wamenpar menilai isu tersebut tidak dapat ditangani secara parsial dan memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
Perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari strategi nasional. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali menjadi salah satu lokasi awal pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kemenpar turut memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko.
Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang mudah diakses, standar operasional destinasi, serta mitigasi risiko bencana di tingkat lokal.
Berbagai inisiatif lain juga dijalankan, termasuk Gerakan Wisata Bersih, penguatan keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network, serta peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai rujukan resmi lokasi penyelaman berbasis Konservasi.
Penguatan sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam strategi ini melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” pungkasnya.***










