Bukan Sekadar Liburan! Indonesia Siap Jadi Pusat Pariwisata Hijau Dunia

Langkah Indonesia menuju pariwisata yang lebih hijau kini semakin nyata. Kementerian Pariwisata memperkuat komitmen itu lewat publikasi ilmiah Tourism Snapshot Vol. 1 No. 2 Tahun 2025, sebuah kajian yang menyoroti pentingnya transisi menuju pariwisata hijau, bukan hanya untuk menjaga alam, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menegaskan, keberhasilan transformasi ini tak hanya bergantung pada regulasi, tapi terutama pada kesiapan sumber daya manusianya.

“Kunci keberhasilan transisi ini terletak pada penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dengan jaminan kualitas terstandar. Guna menjawab kebutuhan industri pariwisata masa depan,” kata Dewi di Jakarta, Selasa.

Edisi kali ini mengangkat tema Green Jobs, Green Skills, and Green Quality: Mendorong Transisi Hijau Sektor Pariwisata. Tiga pilar utama meliputi pekerjaan hijau, keterampilan hijau, dan kualitas hijau menjadi landasan arah baru sektor pariwisata Indonesia.

Menurut Dewi, bagian green jobs akan membahas peluang dan proyeksi tenaga kerja yang ramah lingkungan. 

Lalu green skills fokus pada kesiapan kurikulum, pelatihan, dan kompetensi SDM. 

Sementara green quality menyoroti pentingnya jaminan mutu dan sertifikasi agar tenaga kerja Indonesia sejajar dengan standar keberlanjutan internasional.

Ia menekankan, kajian semacam ini sangat penting di tengah perubahan iklim dan tren wisata global yang kini lebih sadar lingkungan.

“Komitmen tersebut sejalan dengan visi mitra pembangunan internasional yang memandang transisi hijau sebagai suatu keniscayaan,” kata Dewi.

Tren wisata dunia memang bergerak ke arah serupa. Wisatawan masa kini cenderung mencari destinasi yang tidak hanya indah, tapi juga ramah alam, memberdayakan masyarakat lokal, dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Untuk menyambut perubahan itu, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan fondasi kuat. Sepanjang 2022–2023, pemerintah menyusun 34 standar kompetensi yang menjadi acuan bagi para pelaku industri. 

Di antaranya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta berbagai skema okupasi yang sudah memuat prinsip pariwisata berkelanjutan.

“Pemerintah juga segera melakukan harmonisasi standar pariwisata di kawasan ASEAN dan global yang sudah ada. Ini termasuk memperbarui kurikulum, khususnya untuk pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism* alias CBT, dan mengembangkan sertifikasi untuk level manajerial strategis,” katanya.

Langkah ini, menurut Dewi, juga selaras dengan pandangan International Labour Organization (ILO) yang menegaskan, transisi hijau bukan hanya penting, tapi juga membawa manfaat nyata.

“ILO sudah menegaskan, transisi ini akan menciptakan pekerjaan hijau yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. 

Karena itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah dan mitra pembangunan,” ucapnya.

Selain pemerintah, dunia industri dan lembaga pendidikan pariwisata juga punya peran besar. 

Mereka perlu menanamkan nilai keberlanjutan sejak dini agar SDM Indonesia siap menghadapi perubahan besar ini.

“Penyerapan tenaga kerja dalam konteks transisi menuju pariwisata hijau menjanjikan potensi ekonomi yang positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja,” tambahnya.

Bagi Dewi, pariwisata hijau bukan sekadar jargon atau tren sesaat. Ia adalah arah baru menuju masa depan yang lebih seimbang antara alam, ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Dengan SDM yang terlatih, sistem pendidikan yang adaptif, dan sertifikasi berstandar global, Indonesia kini menapaki jalur menuju pariwisata yang tidak hanya indah dilihat, tetapi juga menyehatkan bumi.(Antara)